Pelanggaran batas laut Indonesia merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan negara. Hal ini tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat laut Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan strategis. Namun, sayangnya, masih sering terjadi pelanggaran batas laut yang dilakukan oleh negara-negara tetangga maupun pihak asing.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, pelanggaran batas laut Indonesia telah terjadi secara rutin. “Kita sering mendengar tentang kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa izin, menangkap ikan secara ilegal, atau bahkan melakukan tindakan pencurian sumber daya alam,” ujarnya.
Pelanggaran batas laut Indonesia tidak hanya merugikan dari segi ekonomi, tetapi juga dapat membahayakan kedaulatan negara. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, “Pelanggaran batas laut dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara, serta mempengaruhi hubungan diplomatik dengan negara lain.”
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia terus melakukan langkah-langkah preventif dan represif. Hal ini dilakukan untuk melindungi kedaulatan negara dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. “Kita tidak main-main dalam menegakkan hukum di laut Indonesia. Siapapun yang melanggar batas wilayah kita akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Luhut.
Selain itu, kerjasama antar negara juga menjadi kunci penting dalam menangani pelanggaran batas laut. Indonesia telah menjalin kerjasama dengan berbagai negara untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di perairan wilayahnya. “Kerjasama dengan negara-negara tetangga maupun mitra strategis sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani pelanggaran batas laut,” kata Brahmantya.
Dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah, diharapkan pelanggaran batas laut Indonesia dapat diminimalisir dan kedaulatan negara tetap terjaga. “Kedaulatan negara adalah harga mati yang harus dijaga bersama. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi wilayah laut Indonesia dari segala bentuk pelanggaran,” pungkas Luhut.