Bakamla Jakarta Barat menjalankan tugas pengawasan dan pengamanan perairan sesuai dengan berbagai regulasi dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Regulasi ini memberikan dasar hukum dan pedoman operasional bagi Bakamla Jakarta Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut, serta melindungi ekosistem maritim di wilayah perairan Jakarta Barat. Beberapa regulasi utama yang menjadi acuan adalah sebagai berikut:
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Menyediakan dasar hukum bagi pengelolaan dan pengawasan wilayah laut Indonesia, termasuk tugas Bakamla dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan di perairan. - Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Mengatur penyelenggaraan pelayaran yang aman dan tertib di perairan Indonesia, serta memberikan dasar hukum bagi pengawasan aktivitas pelayaran di wilayah Jakarta Barat. - Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1973 tentang Penjagaan Laut dan Penegakan Hukum
Memberikan kewenangan kepada Bakamla untuk melakukan pengawasan, penjagaan, dan penegakan hukum terhadap aktivitas maritim yang berlangsung di perairan Indonesia. - Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut
Mengatur pembentukan Bakamla sebagai lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pengamanan, pengawasan, serta penegakan hukum di laut. - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Mengatur aspek teknis terkait keselamatan pelayaran, termasuk kewajiban bagi kapal dan operator pelayaran untuk mematuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah. - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Mengatur tentang perlindungan sumber daya kelautan, pengawasan terhadap kegiatan perikanan, serta penegakan hukum terhadap aktivitas illegal fishing yang terjadi di perairan Jakarta Barat. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Wilayah Laut
Memberikan pedoman bagi pengelolaan sumber daya laut dan penataan ruang laut untuk memastikan keberlanjutan ekosistem maritim. - Peraturan-peraturan Terkait Lainnya
Termasuk peraturan-peraturan dari TNI AL, Polairud, serta aturan-aturan lokal yang mengatur aspek keamanan dan keselamatan di laut.
Implementasi Regulasi
Bakamla Jakarta Barat melaksanakan regulasi-regulasi ini dalam kegiatan operasional sehari-hari, termasuk dalam patroli laut, penegakan hukum, serta upaya pengawasan terhadap aktivitas illegal di perairan Jakarta Barat. Setiap kegiatan dan tindakan yang diambil sesuai dengan regulasi yang berlaku, guna memastikan pengawasan yang efektif dan kepatuhan terhadap hukum laut.
Kolaborasi Antar Instansi
Bakamla Jakarta Barat bekerja sama dengan berbagai instansi dan lembaga terkait, seperti TNI AL, Polairud, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah, untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Jakarta Barat.