Peraturan Hukum Laut Indonesia memegang peranan penting dalam melindungi dan menegakkan hukum di perairan Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, perlindungan dan penegakan hukum di perairan Indonesia sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan sumber daya alam laut.
Menurut UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan hukum laut Indonesia mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan sumber daya alam laut, penegakan hukum terhadap pelanggaran di perairan, serta kerjasama internasional dalam bidang kelautan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi dan menegakkan hukum di perairan Indonesia.
Dalam sebuah wawancara dengan Kompas.com, Direktur Eksekutif The Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI) Arifsyah Nasution mengatakan bahwa peraturan hukum laut Indonesia perlu diperkuat untuk mengatasi masalah illegal fishing dan kerusakan lingkungan di perairan Indonesia. “Perlindungan dan penegakan hukum di perairan Indonesia harus ditingkatkan melalui kerjasama antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan swasta,” ujarnya.
Selain itu, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga untuk meningkatkan penegakan hukum di perairan Indonesia. “Kami terus berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam negeri maupun dengan negara-negara tetangga, untuk memastikan keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia,” kata Aan Kurnia.
Dengan adanya peraturan hukum laut Indonesia yang kuat dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan perairan Indonesia dapat terjaga dari berbagai ancaman seperti illegal fishing, pencemaran lingkungan, dan kejahatan lintas negara. Melalui kerjasama antar lembaga dan masyarakat, Indonesia dapat memastikan keberlanjutan sumber daya alam laut untuk generasi yang akan datang.