Penegakan Hukum Maritim oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) Jakarta Barat menjadi sorotan utama dalam upaya menjaga keamanan perairan di wilayah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Bakamla Jakarta Barat telah aktif melakukan patroli dan penegakan hukum di laut demi mencegah tindak kejahatan maritim seperti pencurian ikan, penyelundupan barang ilegal, dan penangkapan ikan secara ilegal.
Menurut Kepala Bakamla Jakarta Barat, Komandan Bakamla (Koarmabar) Laksma TNI Abdul Hafidz, penegakan hukum maritim merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab Bakamla Jakarta Barat. “Kami berkomitmen untuk melindungi keamanan dan ketertiban di laut Jakarta Barat demi kepentingan negara dan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Bakamla Jakarta Barat bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti Polisi Perairan, Bea Cukai, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam menangani tindak kejahatan di laut.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Arifsyah Nasution, penegakan hukum maritim oleh Bakamla Jakarta Barat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut di wilayah tersebut. “Dengan adanya penegakan hukum yang baik, diharapkan tindak kejahatan maritim dapat ditekan dan sumber daya laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan,” katanya.
Selain itu, masyarakat juga turut berperan aktif dalam mendukung upaya penegakan hukum maritim oleh Bakamla Jakarta Barat. Melalui kerjasama dan partisipasi dari masyarakat, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
Dalam upaya menciptakan keamanan di perairan Jakarta Barat, Bakamla Jakarta Barat terus melakukan patroli rutin dan mengintensifkan pengawasan terhadap aktivitas di laut. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, diharapkan penegakan hukum maritim oleh Bakamla Jakarta Barat dapat memberikan dampak positif bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.