Penerapan peraturan hukum laut sangat penting dalam penegakan kedaulatan negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Namun, tanpa adanya peraturan hukum laut yang jelas dan ditegakkan dengan baik, kedaulatan negara Indonesia bisa terancam.
Menurut Pakar Hukum Laut Prof. Hikmahanto Juwana, penerapan peraturan hukum laut sangat penting dalam menegakkan kedaulatan negara Indonesia di wilayah perairan Indonesia. Beliau mengatakan bahwa “tanpa adanya peraturan hukum laut yang kuat, negara Indonesia rentan terhadap tindakan ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing.”
Salah satu contoh penerapan peraturan hukum laut dalam penegakan kedaulatan negara Indonesia adalah penegakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). ZEE merupakan wilayah perairan di sekitar suatu negara yang diberikan hak eksklusif bagi negara tersebut untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti penangkapan ikan dan pengeboran minyak.
Dalam konteks penegakan ZEE, peran TNI AL sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia di laut. Laksamana TNI Ade Supandi, Kepala Staf TNI AL, menyatakan bahwa “TNI AL akan terus melakukan patroli di perairan Indonesia untuk mencegah pelanggaran terhadap kedaulatan negara.”
Namun, penerapan peraturan hukum laut juga memerlukan kerjasama dengan negara lain. Indonesia telah melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam hal penegakan hukum laut melalui ASEAN Regional Forum (ARF) dan kerjasama bilateral. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum laut di wilayah perairan Indonesia.
Dengan penerapan peraturan hukum laut yang kuat dan kerjasama yang baik dengan negara lain, Indonesia akan dapat menegakkan kedaulatannya di laut dengan lebih efektif. Sebagai negara maritim, penegakan hukum laut menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara Indonesia di laut.