Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Laut di Indonesia menjadi perhatian utama pemerintah dalam upaya menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Tindak pidana laut seperti pencurian ikan, penangkapan ilegal, dan perdagangan satwa dilindungi telah menimbulkan kerugian besar bagi negara.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya Aan Kurnia, penegakan hukum terhadap tindak pidana laut di Indonesia harus dilakukan secara tegas dan adil. “Kita harus bersikap tegas terhadap para pelaku kejahatan laut agar dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan tersebut di masa yang akan datang,” ujar Aan Kurnia.
Salah satu langkah penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana laut di Indonesia adalah kerjasama antara lembaga terkait seperti Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kepolisian. “Kerjasama lintas sektoral sangat diperlukan untuk memastikan penegakan hukum terhadap tindak pidana laut dapat dilakukan secara efektif,” kata Aan Kurnia.
Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana laut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, masyarakat harus ikut aktif melaporkan adanya tindak pidana laut yang terjadi di sekitar wilayah mereka. “Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya memberantas tindak pidana laut di Indonesia,” ujar Prigi Arisandi.
Dengan adanya kerjasama antara lembaga terkait, peran aktif masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana laut di Indonesia dapat terus ditingkatkan dan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan laut. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Kita harus bersatu dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia dari tindak pidana laut.”