Penegakan Hukum Maritim di Jakarta Barat memang memiliki tantangan yang cukup kompleks. Dengan wilayah yang luas dan banyaknya aktivitas kapal di sekitar pelabuhan, keamanan laut menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga. Menurut Kepala Kepolisian Resor Jakarta Barat, Kombes Ady Wibowo, “Upaya penegakan hukum maritim di wilayah Jakarta Barat harus terus ditingkatkan agar kejahatan di laut dapat diminimalisir.”
Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum maritim di wilayah ini adalah adanya penyelundupan barang ilegal dan narkoba melalui jalur laut. Hal ini menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Andri Ananta. Menurutnya, “Kita harus bekerja sama secara sinergis untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan keamanan laut di wilayah Jakarta Barat.”
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya. Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, “Kerjasama antarinstansi sangat penting dalam penegakan hukum maritim, karena kejahatan di laut tidak mengenal batas wilayah.” Upaya sinergis ini juga didukung oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Hendra Hidayat, yang menekankan pentingnya koordinasi dalam meningkatkan keamanan laut.
Selain itu, penguatan sarana dan prasarana juga perlu dilakukan untuk mendukung penegakan hukum maritim di Jakarta Barat. Menurut Ahli Hukum Maritim, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, “Investasi dalam pengadaan kapal patroli dan peralatan pendukung lainnya sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut.”
Dengan kerja sama yang kuat antarinstansi, penguatan sarana dan prasarana, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan laut, diharapkan penegakan hukum maritim di Jakarta Barat dapat terus ditingkatkan demi menjaga stabilitas dan keamanan wilayah tersebut.